Schoolmedia News Makassar ---  Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen),  Jumeri menegaskan  Program Sekolah Penggerak (PSP)  merupakan ikhtiar atau upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. 

"Kunci keberhasilan PSP berada di tangan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Guru dan Kepala Sekolah bukan pada kapital atau material yang ada di lingkungan sekolah. Karena itu, yang didorong pemerintah lewat PSP adalah melahirkan Kepala Sekolah dan guru yang tangguh, kompeten, berintegritas dan unggul. serta menjadi sumber inspirasi dalam kemajuan sekolah," ujar Jumeri dalam  Sosialisasi Program Sekolah Penggerak tahun 2022 angkatan 3 regional 1.

Kegiatan sosialisasi dihadiri 130 orang yang mewakili unsur Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota di seluruh pulau Sulawesi, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur, Kepala LPMP, Kepala BP PAUD dan Dikmas serta Kepala LPPKSPS yang berlangsung selama tiga hari pada tanggal 25 hingga 27 Januari 2022.

Ditjen PAUD DIkdasmen menjelaskan, PSP mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik secara holistik dalam rangka mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dengan berfokus pada kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan peningkatan kompetensi kepala satuan pendidikan (kepala sekolah) dan guru.

"Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak," ujarnya..

Pada tahap selanjutnya—setelah sekolah mampu melakukan transformasi diri—Sekolah Penggerak diharapkan dapat menjadi katalis bagi sekolah-sekolah lain sehingga pemerataan mutu pendidikan dapat terjadi secara luas dan merata di seluruh Indonesia.

”Mengapa kita tidak menggunakan pendekatan berupa pemberian peralatan yang canggih atau yang mahal? Karena kunci keberhasilan pendidikan ada di tangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan sekolah yaitui kepala sekolah dan guru,” tegasnya.

Dirjen PAUD Dikdas Dikmen menambahkan, ada lima karakteristik PSP yang membedakannya dengan program transformasi sekolah sebelumnya. Pertama, merupakan program kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah, di mana komitmen pemerintah daerah menjadi kunci utama. Kedua, intervensi yang dilakukan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah. 

Ketiga, program yang memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri dan swasta. Keempat, pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri, dan kelima, program yang dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak.

“Jadi jika pemerintah daerah tidak menyambut tawaran ini, tidak bersedia membuat komitmen dan memenuhi syarat, maka tidak ditunjuk sebagai kabupaten/kota pelaksana PSP. Program ini tidak bisa hanya dilaksanakan oleh Kemendikbud, tapi harus melalui peran Pemda,” ujarnya.

Penulis Eko